Mik.umsida.ac.id – Pemanfaatan data kesehatan dalam memprediksi penyebaran penyakit menular kini menjadi tren baru di dunia medis dan riset kesehatan.
Teknologi seperti data mining dan machine learning membuka peluang besar bagi peneliti dan pemerintah untuk memahami pola epidemi secara lebih akurat.
Namun di balik manfaat tersebut, muncul tantangan besar yang tidak bisa diabaikan: persoalan etika dan privasi data pasien.
Hal ini tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh Risma Nur Azizah, mahasiswa D4 Manajemen Informasi Kesehatan (MIK) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, bersama Dr Umi Khoirun Nisak SKM M Epid dan Uce Indahyanti M Kom.
Penelitian mereka berjudul Analisis Jumlah Prediksi Penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo Menggunakan Metode Multiple Linear Regression memanfaatkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk memprediksi tren penyebaran HIV/AIDS hingga tahun 2025.
Prediksi menunjukkan jumlah penderita HIV/AIDS di Sidoarjo akan meningkat dari 686 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.072 kasus pada tahun 2025. Hasil ini menunjukkan pentingnya analisis data untuk mendukung kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran.
Namun, di sisi lain, riset ini juga membuka ruang diskusi etis tentang bagaimana data kesehatan digunakan, disimpan, dan dilindungi.
Data Kesehatan sebagai Alat Prediksi dan Kebijakan Publik
Dalam penelitian tersebut, data kesehatan digunakan sebagai basis untuk melakukan prediksi epidemi menggunakan metode multiple linear regression melalui perangkat lunak RapidMiner.
Data yang digunakan mencakup beberapa variabel sensitif seperti jumlah penderita HIV positif laki-laki, perempuan, dan mereka yang memiliki gejala tuberkulosis.
Karena data bersifat privat dan berasal dari lembaga pemerintah, riset ini dilakukan dengan izin dan pengawasan dari Dinas Kesehatan setempat.
Penggunaan data mining semacam ini telah menjadi metode efektif untuk memetakan tren penyakit.
Melalui pengolahan data historis, peneliti dapat memperkirakan peningkatan jumlah penderita, pola sebaran penyakit, serta faktor risiko yang dominan di suatu wilayah.
Hasil analisis tersebut berperan penting dalam membantu pemerintah daerah menentukan strategi pencegahan dan alokasi sumber daya kesehatan.
Namun, dalam konteks HIV/AIDS penyakit yang masih sarat stigma sosial pengelolaan data harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Informasi pribadi pasien yang bocor atau disalahgunakan dapat menyebabkan diskriminasi, kehilangan pekerjaan, bahkan penolakan sosial bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Oleh karena itu, penelitian yang berbasis data kesehatan menuntut penerapan standar etika dan keamanan informasi yang ketat agar manfaat sains tidak berubah menjadi ancaman privasi.
Cek Juga: Dosen FK Umsida: Mikroplastik di Air Hujan Jadi Ancaman Baru Bagi Kesehatan
Menjaga Privasi Pasien di Tengah Kemajuan Teknologi
Tantangan utama dalam pemanfaatan data kesehatan terletak pada bagaimana menjaga kerahasiaan identitas pasien.
Di era digital, data tidak hanya disimpan di server lokal, tetapi sering diolah menggunakan sistem berbasis cloud atau perangkat lunak terbuka seperti RapidMiner.
Situasi ini meningkatkan risiko kebocoran informasi jika tidak disertai sistem keamanan siber yang memadai.
Dalam kasus penelitian HIV/AIDS di Sidoarjo, data pasien tidak disertakan secara personal, melainkan dalam bentuk agregat dan anonim.
Pendekatan ini menjadi standar penting untuk menjaga etika penelitian kesehatan.
Baca Juga: Audit dan Penjaminan Mutu Rekam Medis Menjadi Kunci Utama Layanan Kesehatan Berkualitas
Prinsip data anonymization memastikan bahwa identitas individu tidak dapat dilacak, meskipun hasil analisis tetap berguna untuk kebijakan publik.
Selain perlindungan teknis, kesadaran etika juga harus menjadi bagian dari budaya riset. Peneliti dan institusi pendidikan harus memahami tanggung jawab moral mereka terhadap kerahasiaan data.
Persetujuan dari lembaga penyedia data, serta transparansi kepada publik mengenai tujuan dan penggunaan hasil riset.
Yang menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap riset berbasis data kesehatan.
Pemerintah sendiri telah mulai memperkuat regulasi perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Dalam konteks kesehatan, kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan data pasien, baik untuk penelitian maupun sistem informasi kesehatan, tetap berlandaskan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
Menemukan Keseimbangan antara Inovasi dan Etika
Kemajuan teknologi analisis data menawarkan potensi luar biasa untuk pencegahan epidemi di masa depan.
Melalui sistem prediksi yang akurat, pemerintah dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi lonjakan penyakit, seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, atau bahkan pandemi baru.
Cek Selengkapnya: Efektivitas Dukungan Keluarga dalam Menurunkan Kecemasan Ibu Hamil Berisiko Preeklamsia
Namun, kemajuan tersebut tidak boleh mengorbankan hak dasar individu atas privasi.
Keseimbangan antara inovasi dan etika menjadi kunci utama. Setiap penelitian harus menempatkan manusia sebagai pusat pertimbangan—bukan sekadar objek data.
Dalam konteks HIV/AIDS, pendekatan yang sensitif terhadap sosial dan budaya masyarakat perlu terus dikembangkan.
Upaya ini tidak hanya melindungi data, tetapi juga menjaga martabat dan keamanan psikologis individu yang terlibat.
Penelitian yang dilakukan oleh Risma Nur Azizah dan timnya menjadi contoh penting bagaimana kolaborasi antara teknologi, kesehatan, dan etika bisa berjalan seimbang.
Dengan menggabungkan analisis berbasis data mining dan prinsip kehati-hatian dalam etika penelitian, hasil riset dapat bermanfaat bagi pengambilan kebijakan tanpa melanggar hak privasi masyarakat.
Di tengah arus digitalisasi kesehatan, penting bagi peneliti, pemerintah, dan lembaga akademik untuk memperkuat komitmen terhadap perlindungan data pribadi.
Dengan langkah yang tepat, data bukan lagi sekadar angka, tetapi menjadi alat yang bermoral dan berdaya guna untuk menyelamatkan kehidupan.
Penulis: Elfira Armilia
